Najib Razak Kembali Berurusan Dengan Komisi Antikorupsi Malaysia – Bekas Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak kembali diamankan oleh Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) ini hari. Najib diamankan berkaitan pergantian laporan audit akhir 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Seperti dikutip alat Malaysia, The Star, Senin (10/12/2018), Najib diamankan pada seputar jam 11.00 waktu ditempat di kantor pusat MACC, beberapa waktu sesudah ia datang untuk kembali ditanyai tentang permasalahan itu.
Najib Razak tampak masuk kantor pusat MACC pada seputar jam 10.42 waktu ditempat. Sumber MACC menjelaskan, Najib akan dibebaskan bila ia dapat menyiapkan uang agunan.
Awal mulanya pada 25 November lantas, Auditor Umum Tan Sri Madinah Mohamad menjelaskan jika beberapa bagian laporan audit akhir 1MDB sudah di hilangkan. Beberapa bagian itu menyebutkan mengenai kehadiran konglomerat Low Taek Jho alias Jho Low yang dicari aparat.
Madinah menjelaskan, perintah untuk merubah laporan audit itu hadir dari Tan Sri Shukry Salleh, sebagai sekretaris pribadi penting untuk Najib saat masih tetap jadi perdana menteri.
Pergantian pada laporan 1MDB itu dikerjakan pada 26 Februari 2016 dengan fakta jika itu adalah “rumor peka”. Selama ini, tidak hanya Najib, MACC sudah menanyai beberapa orang tentang pergantian laporan audit 1MDB itu.
Penangkapan Najib ini dikerjakan cuma beberapa waktu sesudah tindakan demo besar-besaran pada Sabtu (8/12) lantas di Kuala Lumpur. Tindakan yang dibarengi oleh Najib itu, di dukung oleh dua partai oposisi paling besar Malaysia, United Malays National Organisation (UMNO), serta Parti Islam Se-Malaysia (PAS).
Tindakan yang dikatakan sebagai Tindakan 812 itu awalannya ditujukan untuk protes gagasan pemerintah Mahathir untuk meratifikasi ICERD (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) atau Konvensi Internasional mengenai Penghilangan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, satu konvensi PBB tentang larangan diskriminasi rasial.
Beberapa pengkritik konvensi itu cemas jika ratifikasi konvensi dapat mengganggu hak-hak spesial etnis Melayu serta meneror status Islam menjadi agama sah Malaysia. Sesudah beberapa minggu ini kelompok-kelompok pro-Melayu mengadakan tindakan demo untuk menampik ratifikasi itu, bulan lantas pemerintahan Mahathir pada akhirnya mengatakan tidak akan meratifikasi konvensi itu.
Menurut beberapa pengamat, Najib serta partainya memakai tindakan 812 itu untuk mengubah perhatian dari dakwaan-dakwaan korupsi pada dianya, istrinya serta bekas pejabat-pejabat pemerintahannya.