
GP Ansor: Banyak PNS Dan Pejabat Teras BUMN Dukung Khilafah – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menolak pandangan yg katakan jika ada beberapa Instrumen Sipil Negara (ASN) yg beri dukungan berdirinya negara khilafah. Menurut JK, pandangan itu belum juga bisa dibuktikan betul-betul.
Awal mulanya, pandangan ini dijelaskan oleh Ketua Umum Pergerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas. Menurut Gus Yaqut, ada beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sampai pegawai Tubuh Usaha Punya Negara (BUMN) yg beri dukungan berdirinya negara khilafah.
“Kami tdk jelas terkait survey itu, namun saya sangka cukup terlalu berlebih jika dikira jika sangat besar, buktinya tdk,” ujar JK di celah Pertemuan Tahunan Otoritas Layanan Keuangan (OJK), Jumat (11/1).
Di lain bidang, orang nomer dua di Indonesia itu berpandangan, sekalinya ada abdi negara yg beri dukungan lahirnya negara khilafah, itu sekedar gejolak yg berlangsung dalam langkah pandang.
Ya itu biasa dinamika warga saja,” paparnya singkat.
Sesaat dalam pandangan GP Ansor, ASN yg beri dukungan khilafah bahkan juga mau ada negara beda tidak cuman Indonesia yg masuk berubah menjadi khilafah.
Sayangnya, Gus Yaqut tdk merinci ASN manakah saja yg masuk ke group pengusung khilafah. Ia ikut gak menyebutkan kelompok-kelompok yg disebutnya mengangkat ideologi khilafah.
Walaupun demikian, GP Ansor ingin pemerintah lekas ambil aksi sekalinya tdk dapat dengan cara langsung mencoret ataupun kerjakan mutasi pada ASN itu. “Kami memohon ketegasan Presiden buat menindak beberapa orang itu,” paparnya.
Tetapi GP Ansor masih minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) buat merubah Undang-Undang (UU) Nomer 5 tahun 2014 terkait ASN sehabis Penentuan Umum Presiden (Pemilihan presiden) 2019.
“Soal ini biar memberi ruangan gerak yg cukuplah menindak beberapa orang yg atau group semacam ini, yg saat ini di institusi pemerintah,” katanya.
Gak tertinggal, dia mengatakan GP Ansor siap buat bekerja sama-sama dengan pemerintah dalam menantang group radikal yg mengangkat berdirinya negara khilafah atau minimum memperjuangkan NKRI Bersyariah.